Cart : Rp. 0
 
Penerbit Alfabeta Bandung
 
Hukum Kedokteran
Kategori : Buku Ilmu Sosial/Politik/Hukum - Hukum
Penulis : Munandar
Penerbit : Penerbit Alfabeta
Tebal Buku : 140 Halaman
Berat Buku : 190 Gram
Harga : Rp 32.000 / EXEMPLAR
   

Hukum adalah peraturan yang mengatur dan melarang tingkah laku atau perbuatan sesama manusia, alam dan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa supaya tercipta rasa adil, aman, tertib dan sejahtera. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ‘’Indonesia adalah negara hukum’’. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (welfare state) sesuai teori negara hukum dari Profesor Kranenburg, bahwa negara hukum menurut F.J. Stahl mempunyai syarat adalah menjamin hak asasi manusia, ada pembagian kekuasaan, negara berdasar hukum, dan ada peradilan administrasi negara.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang bersifat kodrati, universal, dan abadi. Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia warga negaranya. Hak asasi manusia dalam kesehatan adalah hak mendapat informasi dan hak menentukan nasib sendiri. Pasien, dokter, paramedis, pemerintah wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mendapatkan dan melayani kesehatan yang maksimal dan paripurna.

Buku Hukum Kedokteran ini membahas mengenai landasan hukum atas pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pasien dan dokter mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak (dokter dan pasien) dalam pelayanan kesehatan yang sejajar/ seimbang dalam berkontrak karena sifat hubungan dokter dengan pasien adalah horizontal kontraktual.

Buku Hukum Kedokteran ini bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter dan paramedis, sehingga bisa memahami tidak semua kelalaian dan kesalahan pelayanan kesehatan ditujukan kepada dokter dan paramedis. Pasien dan dokter harus menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Komentar Pembaca
Tuliskan Komentar anda disini
Nama
Email
Komentar
(Antispam Code, 3 black symbols)
captcha image