Cart : Rp. 0
 
Penerbit Alfabeta Bandung
 
Kapita Selekta Manajemen SUmber Daya Aparatur
Kategori : Buku Ekonomi, Manajemen,Bisnis - Manajemen
Penulis : Fernandes Simangunsong
Penerbit : Penerbit Alfabeta
Tebal Buku : 616 Halaman
Berat Buku : 760 Gram
Harga : Rp 70.000 / EXEMPLAR
   

          Pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di Indonesia sampai saat ini masih menerapkan pendekatan “administrasi personalia” atau “administrasi kepegawaian” dalam pengelolaan pegawai yang menjalankan tugastugas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam sistem pemerintahan yang relatif stabil dan pengelolaan sistem ekonomi nasional yang masih tertutup dan belum banyak persaingan, sistem administrasi kepegawaian seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 relatif masih cukup memadai. Namun pada sistem pemerintahan negara yang semakin demokratis, semakin desentralistis, dan ekonomi yang semakin terbuka, personalia yang dikelola dengan pendekatan “administrasi pegawai” terasa tidak lagi mampu mendukung sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi yang telah mengalami perubahan fundamental sejak gelombang reformasi melanda Indonesia pada Tahun 1998.

          Berdasarkan permasalahan di atas akhirnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),  yang menerapkan pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management) yang dipraktekkan secara luas pada organisasi bisnis di Indonesia dan di negara maju  yang mengusulkan pekerjaan pada instansi pemerintahan di tingkat nasional dan subnasional serta perwakilan Republik Indonesia ditetapkan sebagai profesi yang bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, yang memiliki nilainilai dasar, kode etik, standar kualifikasi dan kompetensi tertentu. Untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara seperti tersebut di atas, maka Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara disusun untuk mengatur ketentuan pokok tentang pengaturan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi bagi para pegawai negeri sipil yang bekerja pada semua instansi Pemerintah Pusat, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non-Kementerian, Instansi Pemerintah Daerah, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang ini akan menerapkan sistem manajemen pegawai yang berbasis jabatan (position based personnel management system) sebagai pengganti sistem manajemen pegawai berbasis karir (career based personnel management system) yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

 

          Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi. Dengan ditetapkannya ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi yang lebih kompetitif dan terbuka. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun. ASN tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebab nanti akan dibentuk lembaga yang mengurusnya yakni, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Diharapkan aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan  akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan  prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia  dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional yang tidak mengedepankan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Selama ini pegawai negeri sipil tidak bisa bersikap netral, mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapat promosi jabatan. 

Komentar Pembaca
Andhika Wiratama
2018-05-14 - 15:57:31
Mohon info apakah di buku tsb ada pembahasan ttg teori2 merit system?
Tuliskan Komentar anda disini
Nama
Email
Komentar
(Antispam Code, 3 black symbols)
captcha image