Cart : Rp. 0
 
Penerbit Alfabeta Bandung
 
Panduan Lengkap Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum
Kategori : Buku Ilmu Sosial/Politik/Hukum - Hukum
Penulis : Hendra Wahanu Prabandani
Penerbit : Penerbit Alfabeta
Tebal Buku : 264 Halaman
Berat Buku : 330 Gram
Harga : Rp 53.000 / EXEMPLAR
   

Sejak satu dekade terakhir, varian perjanjian di lingkungan instansi pemerintah telah berkembang dengan pesat. Perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak hanya berkutat pada ranah klasik seperti jual beli atau sewa menyewa, namun ragamnya telah berkembang sampai dengan perjanjian kerjasama di bidang layanan pemerintahan sampai dengan perjanjian sister city (kota kembar) dengan pemerintah negara lain. Selain hal tersebut, pemeriksaan perjanjian instansi pemerintah juga telah melibatkan instansi pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak hanya me-review perjanjian dari aspek hukum namun juga aspek kemanfaataanya bagi keuangan negara dan bagi masyarakat.

Dokumen hukum lain yang juga sangat penting bagi pemerintah adalah pendapat/analisis hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendapat hukum dibutuhkan pada saat melakukan kajian terhadap rencana penyusunan kebijakan, menilai kebijakan yang sedang berjalan maupun terhadap perubahan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu alat untuk membungkus kebijakan-kebijakan pemerintah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, kedudukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam praktIk kehidupan masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini merupakan refleksi penulis yang telah bertugas lebih dari delapan tahun bekerja sebagai drafter (perancang)/reviewer/analis hukum di Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selama ini para perancang, reviewer dan analis hukum di instansi pemerintah sering mengalami kesulitan pada saat menyusun/mereview perjanjian maupun berbagai dokumen hukum di lingkungan instansi tempat bekerjanya dikarenakan tidak adanya panduan yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut.

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang menyeluruh baik bagi para perancang, reviewer dan analis hukum instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, maupun bagi pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan kerjasama dan/menjadi konsultan hukum instansi pemerintah. Dengan adanya buku ini, pekerjaan para perancang, reviewer dan analis hukum akan sangat terbantu pada saat merumuskan perjanjian maupun membuat dokumen hukum lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Komentar Pembaca
Tuliskan Komentar anda disini
Nama
Email
Komentar
(Antispam Code, 3 black symbols)
captcha image